Undang Undang Yang Mengatur Ojk

Undang Undang Yang Mengatur Ojk. PDF fileOJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi tugas dan wewenang pengaturan pengawasan pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang yang mengatur mengenai OJK 2 Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah penyedia jasa keuangan di sektor perbankan penyedia jasa keuangan di sektor.

OJK dibentuk berdasarkan UU ini dan merupakan lembaga yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pihak lain kecuali untuk halhal yang secara tegas diatur dalam UndangUndang ini OJK berkedudukan di ibu kota NKRI dan dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah NKRI.

Memahami UU OJK atau UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 …

Latar belakang pembentukan OJK adalah karena adanya kebutuhan dalam hal penataan beberapa lembaga pelaksana yang bertugas mengatur dan memberikan pengawasan di sektor jasa keuangan Mengacu pada pengertian OJK di atas berikut ini adalah beberapa hal yang melandasi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan 1 Amanat UndangUndang Adanya amanat.

Lembaga Penjamin Simpanan uu 21 th 2011 ttg ojk

1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan Sesuai dengan amanat Pasal 34 UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dipersyaratkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan UndangUndangSebagai perwujudan pasal tersebut dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan.

UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA OJK

Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam L Tobing menyatakan perlu adanya satu UndangUndang yang mengatur mengenai fintech peertopeer lending atau pinjaman secara online Langkah ini sejalan untuk menghentikan kemunculan fintech ilegal yang selama ini meresahkan masyarakat.